IMMNews Faperta, Makassar – Indonesia sedang mengalami krisis yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan seminar, proyek penghijauan, atau slogan “pembangunan berkelanjutan”. Krisis itu sudah masuk ke rumah-rumah warga, ke sawah petani, ke sungai-sungai, bahkan ke udara yang kita hirup setiap hari.
Perubahan iklim makin ekstrem. Banjir makin rutin. Longsor makin brutal. Kekeringan makin panjang. Hutan terus menyusut. Laut dipenuhi sampah, termasuk mikroplastik yang kini masuk ke rantai makanan.
Kita menyebut semua itu sebagai “krisis ekologi”. Tetapi istilah itu sering terdengar terlalu dingin. Terlalu teknis. Seolah-olah ini hanya masalah lingkungan yang bisa diselesaikan dengan teknologi, alat, dan prosedur.
Padahal, yang sedang terjadi adalah sesuatu yang lebih memalukan: krisis ekologi adalah krisis moral dan spiritual bangsa.
Bumi Dijadikan Korban, Pembangunan Dijadikan Alibi
Selama ini kita dibesarkan oleh satu keyakinan: pembangunan selalu benar. Ia selalu suci. Ia selalu membawa kebaikan. Siapa pun yang mengkritik pembangunan sering dicap penghambat, anti-investasi, atau tidak nasionalis.
Padahal, di lapangan, pembangunan sering berarti hal lain: pembukaan lahan besar-besaran, pengerukan tambang, perampasan ruang hidup, dan penghilangan hutan yang selama ini menjadi penyangga kehidupan.
Bumi dijadikan korban. Pembangunan dijadikan alibi.
Kita seolah lupa bahwa pembangunan yang merusak alam bukan kemajuan. Itu hanya pemindahan kehancuran dari hari ini ke masa depan.
Krisis Ini Bukan Kecelakaan, Tapi Cara Kerja Sistem
Banyak orang masih berpikir kerusakan lingkungan terjadi karena “kelalaian”. Karena kurang pengawasan. Karena ada oknum. Karena hukum lemah.
Alasan itu memang ada. Tapi tidak cukup.
Kerusakan ekologis di Indonesia bukan kecelakaan. Ia sudah menjadi cara kerja sistem. Ia terjadi karena paradigma pembangunan sejak awal menempatkan alam sebagai barang, bukan sebagai kehidupan.
Hutan dianggap kayu. Gunung dianggap mineral. Laut dianggap ruang ekspansi. Sungai dianggap saluran limbah. Tanah dianggap angka di sertifikat.
Ketika alam sudah dipersempit menjadi komoditas, eksploitasi menjadi normal. Bahkan dilegalkan.
Modernitas Menghapus Rasa Sakral
Seyyed Hossein Nasr, pemikir Islam yang banyak menulis tentang krisis ekologis, menyebut kerusakan alam modern sebagai akibat dari krisis spiritual. Manusia modern telah memutus hubungan sakral antara Tuhan, manusia, dan alam.
Nasr menyebut peradaban modern sebagai peradaban yang sekuler, materialistis, dan antroposentris. Alam diturunkan martabatnya menjadi objek mati. Tidak lagi dipandang sebagai tanda-tanda kebesaran Tuhan, tetapi bahan mentah industri.
Hasilnya jelas: manusia tidak lagi punya rasa malu ketika merusak.
Ini bukan sekadar soal teknologi. Ini soal batin.
Dan ketika batin manusia rusak, ia bisa merusak apa pun sambil tetap merasa benar.
Manusia Menjadi Pusat, Alam Menjadi Budak
Krisis ekologi tidak lepas dari antroposentrisme ekstrem: cara pandang yang menempatkan manusia sebagai pusat semesta. Dalam cara pandang ini, manusia merasa berhak mutlak atas bumi.
Alam diperlakukan seperti budak.
Padahal, dalam tradisi Islam, manusia bukan pemilik bumi. Manusia adalah khalifah—pemegang amanah. Amanah berarti tanggung jawab, bukan lisensi eksploitasi.
Tetapi amanah itu sering dipelintir. Kata “khalifah” dipakai untuk membenarkan dominasi, bukan menjaga keseimbangan.
Akibatnya, manusia modern bertingkah seperti tuhan kecil. Ia merasa bisa menaklukkan segalanya. Ia lupa bahwa bumi punya hukum sendiri.
Dan hukum ekologis tidak bisa disuap.
Budaya Buang: Ketidaksyukuran yang Menjadi Kebiasaan
Krisis ekologi juga diproduksi oleh gaya hidup.
Peradaban hari ini melahirkan budaya buang (throwaway culture). Kita membeli lebih banyak dari yang dibutuhkan. Kita membuang lebih cepat dari yang seharusnya. Kita menjadikan konsumsi sebagai identitas.
Sampah menumpuk. Plastik mengalir ke sungai. Laut menjadi kuburan.
Secara spiritual, budaya buang adalah ketidaksyukuran. Kita lupa bahwa setiap barang memiliki jejak ekologis: ada energi yang dibakar, air yang dihabiskan, tanah yang digali, dan limbah yang ditinggalkan.
Secara moral, budaya ini adalah ketidakadilan.
Sebab yang paling banyak mengonsumsi bukan yang paling menderita. Yang paling menderita justru kaum miskin—yang paling sedikit menyumbang polusi.
Banjir selalu lebih dulu menyapu kampung-kampung padat. Kekeringan selalu lebih dulu menghantam petani kecil. Udara kotor selalu lebih dulu merusak paru-paru buruh.
Krisis ekologi adalah krisis kelas. Dan bangsa ini masih pura-pura tidak melihat.
Negara Salah Diagnosis: Masalah Teknis yang Sebenarnya Tantangan Moral
Ronald Heifetz menyebut ada dua jenis persoalan: masalah teknis dan tantangan adaptif.
Masalah teknis bisa diselesaikan dengan alat dan prosedur. Tantangan adaptif hanya bisa diselesaikan dengan perubahan nilai, perubahan perilaku, dan perubahan kesadaran.
Krisis ekologi adalah tantangan adaptif. Tetapi negara memperlakukannya seperti masalah teknis.
Kita sibuk dengan program menanam pohon. Kita sibuk dengan konferensi iklim. Kita sibuk dengan jargon “hijau”.
Tetapi kita tidak menyentuh akar: keserakahan yang dilegalkan.
Kita tidak menyentuh struktur: ekonomi ekstraktif yang dijadikan kebijakan.
Kita tidak menyentuh moral: pembangunan yang tidak punya rasa sakral.
Di titik ini, solusi teknis hanya menjadi kosmetik. Ia menutupi luka, bukan menyembuhkan penyakit.
Kita Butuh Pertobatan Ekologis, Bukan Sekadar Proyek Hijau
Krisis ekologi tidak cukup dijawab dengan proyek. Ia harus dijawab dengan pertobatan.
Pertobatan ekologis berarti perubahan cara pandang: bumi bukan objek, tetapi amanah.
Pertobatan ekologis berarti perubahan gaya hidup: konsumsi tidak lagi menjadi kebanggaan.
Pertobatan ekologis berarti perubahan kebijakan: pembangunan tidak boleh berjalan di atas kehancuran.
Ini memang tidak nyaman. Dan itulah sebabnya banyak pemimpin menghindarinya.
Pemimpin lebih suka memberi solusi yang populer. Lebih suka menghindari konflik dengan modal. Lebih suka memoles citra.
Padahal, pemimpin yang baik justru harus berani melawan arus.
Nasionalisme yang Tidak Lagi Mencintai Tanah Air
Indonesia sering bicara tentang nasionalisme. Tetapi nasionalisme kita terlalu sering berhenti pada seremoni.
Soekarno mengingatkan bahwa cinta tanah air berarti cinta pada tanahnya, airnya, dan udaranya. Nasionalisme bukan slogan, melainkan kesadaran untuk menjaga ruang hidup bangsa.
Jika hutan dihancurkan, tanah air rusak.
Jika sungai dicemari, tanah air terluka.
Jika udara dikotori, tanah air dipermalukan.
Kerusakan ekologis bukan hanya bencana lingkungan. Ia pengkhianatan terhadap bangsa.
Dan di sini Pancasila seharusnya bicara. Menghormati Tuhan berarti menghormati ciptaan-Nya. Menjadi manusia yang adil dan beradab berarti tidak merampas hak ekologis generasi masa depan.
Tetapi Pancasila sering hanya dibaca di podium. Tidak pernah dijadikan kompas pembangunan.
Bangsa Ini Tidak Kekurangan Program, Tapi Kekurangan Moral
Krisis ekologi adalah alarm keras: bangsa ini sedang kehilangan moral.
Kita tidak kekurangan slogan. Kita tidak kekurangan regulasi. Kita tidak kekurangan seminar.
Yang kita kekurangan adalah rasa takut yang sehat: takut merusak amanah Tuhan.
Yang kita kekurangan adalah rasa malu: malu membangun di atas kehancuran.
Yang kita kekurangan adalah keberanian politik: berani menolak eksploitasi, meskipun dibungkus investasi.
Solusi sejati tidak hanya lahir dari laboratorium atau meja rapat ekonomi. Ia lahir dari perubahan karakter bangsa. Dari kesadaran spiritual bahwa bumi bukan milik kita.
Jika kita terus memuja pembangunan yang merusak, maka kita sedang menyiapkan warisan paling buruk: tanah yang rusak, air yang tercemar, udara yang kotor, dan masa depan yang rapuh.
Pertanyaannya sederhana, tetapi menghantam:
Apakah kita masih bangsa yang beradab?
Atau kita hanya bangsa yang pandai membangun, tetapi gagal menjaga rumah sendiri?
Komentar